KORAN BINTANG POS SEBAGAI SARANA ASPIRASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PROMOSI BAGI PUBLIK (Hub : 031-8832649 / 081234399977)

Ketua Kosong, Kinerja Komisi B Menurun

dprd surabaya

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya mendesak ada penetapan Ketua Komisi B yang baru. Hal ini setelah ditinggalkan Moch Macmud menjadi Ketua DPRD Surabaya, kinerja Komisi B kian menurun.

Biasanya saat ada ketuanya, dalam satu minggu Komisi B bisa menggelar hearing 6-10 kali. Namun selama tidak ada ketuanya belum tentu komisi ini bisa melaksanakan hearing empat kali ataupun rapat kerja.

“Itu yang kami rasakan. Atas kondisi ini  kami yang ada di Komisi B DPRD Surabaya mendesak pimpinan DPRD segera menentukan Ketua Komisi B. Ini setelah kinerja Komisi B kurang maksimal semenjak ditinggal Mochammad Machmud menjadi Ketua DPRD Surabaya,” kata Rusli Yusuf, Anggota DPRD Surabaya, Sabtu (26/10).

Dijelaskan Rusli, secara resmi Komisi B telah mengirimkan surat ke Pimpinan DPRD terkait posisi Ketua Komisi yang masih kosong sejak empat bulan lalu. Namun hingga sekarang surat tersebut belum ada jawaban atau tindak lanjutnya. Maka dari itu, dia mengharapkan pimpinan DPRD bisa memahami kesulitan Komisi B selama tidak ada ketuanya. “Yang pasti, seluruh anggota Komisi B telah siap melakukan proses penentuan Ketua Komisi,” jelas Rusli.

Mengenai siapa yang layak menjabat Ketua Komisi B, menurut Rusli, semua anggota Komisi B layak. Namun, sesuai perolehan jumlah kursi parlemen maka Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang dapat menduduki posisi Ketua Komisi. Ini dikarenakan dari 11 Anggota Komisi B, FPD menempatkan 4 orang. Tapi soal siapa yang menduduki posisi Ketua Komisi B nanti akan dilakukan musyawarah di internal Komisi.

Desakan pengisian posisi Ketua Komisi B juga disampaikan Anggota DPRD Surabaya, M Syaifi. Karena selayaknya posisi Ketua Komisi tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong. Karena hal itu bisa merugikan rakyat yang diwakilinya untuk memperjuangkan kepentinganya. “Saya sangat setuju jika Ketua Komisi B segera ditentukan,” tutur Syaifi.

Menyikapi desakan pengisian posisi Ketua Komisi B, Mochammad Machmud, Ketua DPRD Surabaya, pengatakan, pimpinan DPRD sudah menjadwalkan rapat pimpinan. Namun, rapat pimpinan dengan agenda membahas posisi Ketua Komisi B gagal dilakukan setelah peserta rapim tidak kuorum.

Selanjutnya, kata dia, secepatnya pimpinan akan menjadwalkan kembali rapim membahas soal Ketua Komisi B itu. Nantinya setelah Rapim berhasil dilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan penentuan Ketua Komisi B oleh anggotanya. Hasil penentuan tersebut dibawa ke rapat Banmus untuk diagendakan penetapanya dalam rapat Paripurna. “Mungkin seperti itu tahapan prosesnya, dan yang pasti kami juga menginginkan posisi Ketua Komisi B segera diisi,” ujar Machmud.

Sedangkan, pengganti Ketua Komisi B DPRD Surabaya yang ditinggalkan dirinya karena jadi Ketua DPRD Surabaya, tidak harus dari Partai Demokrat.  Dia mengatakan ini, meski jatah ketua di Komisi B harus dari Demokrat, bukan berarti harus dari Partai Demokrat untuk anggota yang akan menggantikannya. “Sebenarnya, tidak masalah kalau yang mengganti bukan dari Partai Demokrat, meski seharusnya jatah itu milik Demokrat,” ujar dia.

Dia juga mengatakan, sebagai Ketua DPRD Surabaya, dia tidak bisa memaksakan pada Komisi B untuk segera menentukan ketuanya. Masalah itu terserah anggota di Komisi B sendiri . Pihaknya, tidak bisa seenaknya melakukan intervensi ke Komisi B, meski dirinya Ketua DPRD.

“Jadi semua terserah pada kesepakatan dan keputusan anggota komisi. Tentang siapa yang akan dipilih jadi ketua, juga semua terserah anggota Komisi B, pimpinan dewan hanya akan mengetahui dan menyetujui,” jelasnya.

Menurutnya, selain kursi Ketua Komisi B, kursi Ketua Badan Kehormatan DPRD Surabaya juga kosong sesudah ditinggal Agus Santoso yang dipecat dari Partai Demokrat karena pindah ke Partai Hanura. Selain itu, posisi KH Muhammad Naim Ridwan yang baru dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Surabaya yang juga anggota Badan Kehormatan DPRD Surabaya, juga harus diisi dengan anggota baru. Karena piminan dewan tidak boleh merangkap jadi anggota di alat kelengkapan dewan. “Jadi kini masalahnya jadi dua,” tegas Mahmud Ketua DPRD Surabaya.spo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ada Komentar, Berita, Artikel Yang mau Di liput / ditayangkan d www.Bintangpos.com kirim via Email : redaksibintangpos@gmail.com