KORAN BINTANG POS SEBAGAI SARANA ASPIRASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PROMOSI BAGI PUBLIK (Hub : 031-8832649 / 081234399977)

DPR RI PUSAT

Selamat dan Sukses atas terbitnya Koran BINTANG POS More »

DPRD JATIM

Selamat dan Sukses atas terbitnya Koran BINTANG POS More »

DPRD SIDOARJO

Selamat dan Sukses atas terbitnya Koran BINTANG POS More »

 

DPR desak bea masuk bus publik dihapuskan

harry A azis

Jakarta  - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mendesak pemerintah pusat untuk menghapuskan bea masuk bagi impor bus yang akan dijadikan transportasi publik di berbagai daerah di Indonesia.

DPR sarankan status bencana nasional Sinabung

syarifudin

Jakarta  - Erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara memerlukan penangangan lebih serius dari pemerintah pusat.
“Dengan jumlah pengungsi menembus 26 ribu penduduk dan korban tewas mencapai 16 jiwa, pemerintah seharusnya menetapkan status bencana nasional,” kata  anggota DPR RI Sarifuddin Sudding.

DPR Diharap Fokus Bereskan Legislasi

Marzuki-Alie11

Jakarta - DPR RI, Rabu (15/1) kembali aktif setelah sekitar satu bulan menjalani masa reses, dari Desember hingga Januari. Kini DPR memasuki masa persidangan III tahun sidang 2013-2014.

DPR Target Bereskan 66 RUU Sebelum Pemilu

marzuki 1

Jakarta - Jelang Pemilu 2014, para anggota Dewan diharap tetap fokus melaksanakan tugas sesuai fungsinya: pengawasan, anggaran, dan legislasi. Ini supaya kritik masyarakat terhadap kinerja DPR periode sekarang berkurang. Hitung-hitung, mencari poin positif jelang berakhir jabatan.

DPR sepakat jika potong gaji untuk Sinabung

saleh husen

Jakarta  - Anggota Komisi V DPR RI Saleh Husin sepakat bila anggota DPR RI memotong gajinya sebesar Rp3-Rp4 juta guna disumbangkan untuk korban letusan Gunung Sinabung, Sumatera Utara.

DPR berharap pelaksanaan APBN 2014 tepat sasaran

dpr ri

Jakarta  - DPR RI mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 dan berharap agar pelaksanaan APBN 2014 dapat lebih tepat sasaran dan tepat waktu dibandingkan sebelumnya.

DPR setujui Perppu MK menjadi UU

paripurna

Jakarta  - DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 menjadi Undang-Undang, setelah dilakukan voting dalam Sidang Paripurna.

DPR: RUU PWP3K tidak pinggirkan nelayan tradisional

ppp romy

Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy membantah bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RUU PWP3K) dapat membuat nelayan tradisional terpinggirkan.

DPR : Revisi UU Pengelolaan Wilayah jamin hak masyarakat

syarif menteri

Jakarta  - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atas UU 27 Tahun 2007 akan menjamin hak masyarakat adat setempat.

5 fraksi Komisi III DPR tolak Perppu MK

syarifudin

Jakarta – Sejumlah fraksi di Komisi III DPR RI menolak Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahhkamah Konstitusi.

Ada Komentar, Berita, Artikel Yang mau Di liput / ditayangkan d www.Bintangpos.com kirim via Email : redaksibintangpos@gmail.com