Rahmat Muhajirin Desak Pemkab Sidoarjo selesaikan sertifikat tanah korban lumpur Lapindo
Sidoarjo - Anggota Komisi III DPR RI Rahmat Muhajirin mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, supaya membantu menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah kepada korban semburan lumpur Lapindo di Kedungsolo, Porong, Sidoarjo.
Novita Wijayanti: Tugas Perisalah Penting dalam Persidangan
Jakarta - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menegaskan, tugas perisalah sangat penting dalam mendukung kinerja kedewanan, penguatan terhadap institusi dan kelembagaan parlemen. Dan saat ini tugas tersebut sudah diperkuat lagi dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Puteri Anetta : Optimalisasi Penjaminan Kredit PEN Demi UMKM
Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong perusahaan penjaminan seperti PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), untuk mengoptimalkan penyaluran penjaminan kredit guna mempercepat pemulihan sektor riil. Menurutnya, di tengah situasi ekonomi yang lesu, angka pertumbuhan kredit pada Agustus lalu hanya 1,04 persen (yoy). Tidak sebanding dengan pertumbuhan dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas perbankan.
Adies Kadir: Jadikan Polda Jatim sebagai Role Model Penanganan Covid-19
Surabaya - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, dalam mengatasi dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Surabaya membuat beberapa program diantaranya program Kampung Tangguh, Pasar Tangguh, Pesantren Tangguh, Mall Tangguh, Industri Tangguh, Sekolah Tangguh. Program ini dinilai tepat untuk menekan penyebaran Covid-19, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir meminta program-program ini menjadi role model bagi Polda lainnya di seluruh Indonesia.
Arsul Sani : Muktamar IX PPP Akan Digelar Di Makassar
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menguraikan, alasan dipilihnya Makassar sebagai arena Muktamar partai berlambang kabah. Meskipun menurutnya, keputusan itu diambil melalui proses yang demokratis.
Amir Uskara: Majukan UMKM, Sosialisasi QRIS Harus Dimaksimalkan
Jakarta - Sistem transaksi keuangan digital merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari di era saat ini. Bank Indonesia melalui QRIS (QR Code Indonesia Standard), harus gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat serta mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bergabung ke dalam sistem QRIS Bank Indonesia. Dengan menyatukan seluruh QR Code yang digunakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSJP), pelaku UMKM dan pelanggan bisa merasakan manfaat praktisnya secara langsung.
Puan Maharani Buka Parlemen Remaja 2020
Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani secara resmi membuka rangkaian acara Parlemen Remaja tahun 2020 yang ditandai dengan pengetukan palu sidang. Pada sambutan, Puan mengungkapkan melalui kegiatan simulasi nantinya segenap peserta Parlemen Remaja dapat mengetahui seluruh kinerja DPR RI.
TB Hasanuddin : Tidak Ada Kesepakatan Indonesia – AS Bangun Pangkalan Militer di Natuna
Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membantah adanya tudingan penandatanganan bersama antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengenai Kepulauan Natuna yang akan dibangun pangkalan militer AS.
Lucy Kurniasari : Menaker Harus Pertimbangkan Prinsip Keadilan
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menilai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah seharusnya mempertimbangkan prinsip keadilan sebelum mengambil keputusan tidak menaikkan upah minimum di Tahun 2021. Ia menilai Menaker terlalu menggeneralisasikan seolah-olah semua sektor bisnis mengalami kesulitan selama pandemi Covid-19.
Rudi Hartono: Pengelolaan Dana Desa Harus Cepat, Tepat dan Terpadu
Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan pengelolaan Dana Desa harus cepat, tepat dan terpadu. Rudi memaparkan, Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan dan Anggaran Negara, serta bermitra dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rapat kerja beberapa waktu lalu, sempat meminta dilakukan pengawasan atas penyaluran Dana Desa di masa pandemi ini. Permintaan itu disampaikan agar penggunaan dan penyaluran Dana Desa bisa tepat sasaran.
