Jakarta  - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mendesak pemerintah pusat untuk menghapuskan bea masuk bagi impor bus yang akan dijadikan transportasi publik di berbagai daerah di Indonesia.

Jakarta  - Erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara memerlukan penangangan lebih serius dari pemerintah pusat.
“Dengan jumlah pengungsi menembus 26 ribu penduduk dan korban tewas mencapai 16 jiwa, pemerintah seharusnya menetapkan status bencana nasional,” kata  anggota DPR RI Sarifuddin Sudding.

Jakarta - DPR RI, Rabu (15/1) kembali aktif setelah sekitar satu bulan menjalani masa reses, dari Desember hingga Januari. Kini DPR memasuki masa persidangan III tahun sidang 2013-2014.

Jakarta - Jelang Pemilu 2014, para anggota Dewan diharap tetap fokus melaksanakan tugas sesuai fungsinya: pengawasan, anggaran, dan legislasi. Ini supaya kritik masyarakat terhadap kinerja DPR periode sekarang berkurang. Hitung-hitung, mencari poin positif jelang berakhir jabatan.

Jakarta  - Anggota Komisi V DPR RI Saleh Husin sepakat bila anggota DPR RI memotong gajinya sebesar Rp3-Rp4 juta guna disumbangkan untuk korban letusan Gunung Sinabung, Sumatera Utara.

Jakarta  - DPR RI mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 dan berharap agar pelaksanaan APBN 2014 dapat lebih tepat sasaran dan tepat waktu dibandingkan sebelumnya.

Jakarta  - DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 menjadi Undang-Undang, setelah dilakukan voting dalam Sidang Paripurna.

Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy membantah bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RUU PWP3K) dapat membuat nelayan tradisional terpinggirkan.

Jakarta  - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atas UU 27 Tahun 2007 akan menjamin hak masyarakat adat setempat.

Jakarta – Sejumlah fraksi di Komisi III DPR RI menolak Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahhkamah Konstitusi.